JAKARTA (trijaya.co) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya dalam mendukung kemaslahatan umat melalui penyaluran bantuan tanggap bencana dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp14,58 miliar, yang bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU).
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh BPKH dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (3/2), yang juga dihadiri oleh Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Program kemaslahatan ini difokuskan pada tiga provinsi terdampak utama, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penyaluran dana dilakukan melalui dua fase strategis untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat terdampak bencana.
Pada fase tanggap darurat, BPKH menyalurkan bantuan sebesar Rp3,83 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendistribusikan 10.040 paket bantuan berupa sembako, hygiene kit, dukungan dapur umum, serta perlengkapan keluarga bagi warga terdampak di wilayah bencana.
Sementara itu, fase pemulihan pascabencana mendapat alokasi Rp10,75 miliar dengan fokus pada sektor pendidikan dan infrastruktur ibadah.
Salah satu program utamanya adalah penyaluran beasiswa sebesar Rp3,6 miliar kepada 1.200 mahasiswa di 55 perguruan tinggi, guna mencegah risiko putus kuliah akibat bencana.
Selain sektor pendidikan, BPKH juga mendukung perbaikan sarana sanitasi dan air bersih, serta renovasi sekolah dan masjid sebagai bagian dari pemulihan sosial dan lingkungan masyarakat.
BPKH Tegaskan Transparansi Pengelolaan Dana Umat
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa seluruh pendanaan Program Kemaslahatan tidak menggunakan pokok dana haji milik jamaah, melainkan sepenuhnya berasal dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat.
“Program Kemaslahatan adalah amanat undang-undang. Kami mengelola Dana Abadi Umat secara transparan dan akuntabel serta memastikan manfaat dana ini kembali kepada umat dalam bentuk nyata, bukan hanya saat darurat, tapi juga memastikan pemulihan sosial dan ekonomi mereka berjalan berkelanjutan,” ujar Fadlul.
Memasuki tahun 2026, BPKH telah menyiapkan keberlanjutan program dengan pendekatan yang lebih komprehensif.
Rencana tersebut mencakup penyediaan mesin pengolahan air bersih, genset, dukungan sanitasi, hingga program pemberdayaan ekonomi komunitas untuk mengembalikan kemandirian warga terdampak bencana.
Melalui langkah ini, BPKH berharap Dana Abadi Umat dapat terus menjadi instrumen stabilitas sosial yang memberikan dampak positif luas bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
