JAKARTA (trijaya.co)– Pergantian posisi Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa menuai beragam respons, termasuk dari dunia usaha.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menilai bahwa pergantian ini adalah hal wajar dalam dinamika politik dan ekonomi.
Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak prerogatifnya merupakan bentuk penyesuaian strategi untuk menjawab tantangan ekonomi global dan nasional.
“Selama transisi ini, yang terpenting adalah konsistensi arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan program yang sudah berjalan, agar dunia usaha tidak menghadapi ketidakpastian yang berlebihan,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima trijaya.co, Selasa (9/9/2025).
Saleh Husin optimistis reshuffle ini akan memberikan dampak positif. Ia menilai kehadiran Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dapat memperkuat koordinasi dengan sektor riil.
“Dengan ditunjuknya Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan yang baru, tentu diharapkan akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.
Mantan Menteri Perindustrian ini mengungkapkan harapan pelaku industri terhadap kebijakan fiskal yang berpihak pada pertumbuhan. Menurutnya, insentif bagi industri pengolahan akan menjadi kunci untuk memperkuat daya saing nasional.
“Kami dari dunia industri berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan, baik melalui keringanan pajak, pembiayaan yang lebih terjangkau, maupun stimulus investasi. Selain itu, harmonisasi tarif dan bea masuk juga perlu ditata agar industri dalam negeri lebih kompetitif,” papar Saleh.
Selain insentif, Saleh juga menyoroti perlunya reformasi struktural di bidang fiskal. Ia menyebut, perbaikan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisiensi belanja negara pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan vokasi, dan riset industri, sangat mendesak.
“Reformasi birokrasi dalam pengelolaan APBN juga penting untuk memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha,” ujarnya.
Mengakhiri pandangannya, Saleh menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara Kementerian Keuangan dengan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Apindo. Forum dialog harus diperkuat agar aspirasi dunia usaha dapat dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo telah resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Selain Kemenkeu, perombakan juga terjadi di Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
