JAKARTA (trijaya.co) – Angka kemiskinan dan stunting yang masih tinggi di Indonesia dapat diselesaikan dengan literasi. Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Adin Bondar, dalam Forum Perpustakaan Khusus di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada Rabu (10/9/2025).
Mengacu pada definisi UNESCO, Adin Bondar menegaskan bahwa literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan menafsirkan informasi.
“Literasi dapat dimanfaatkan untuk membangun kualitas hidup masyarakat. Mereka yang cakap akan literasi pasti memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga memiliki kemampuan untuk menilai dan mencipta. Semakin tinggi kecakapan literasi seseorang maka tingkat kesejahteraannya pun semakin tinggi,” jelasnya.
Adin menambahkan, perpustakaan dan pustakawan harus mampu menyediakan informasi terapan yang dapat dipraktikkan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, Perpusnas melakukan berbagai inovasi seperti perpustakaan keliling, hibah Bahan Bacaan Bermutu, Pojok Baca Digital (Pocadi), program Gerakan Indonesia Membaca, Relawan Literasi Masyarakat (Relima), dan KKN Tematik Literasi.
Senada dengan Adin, Kepala Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Eko Nugroho Dharmo Putro, sepakat bahwa koordinasi dan kolaborasi sangat diperlukan. Ia menyebut, Kementerian Pertanian juga memiliki program serupa untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat.
“Kami dari Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian yang berada di Bogor, semuanya bergerak di lapangan memberikan literasi kepada para penyuluh dan petani untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dalam menjalankan kegiatan di lapangan,” ungkapnya.
Menurut Eko, literasi yang kuat harus efektif dan efisien, dengan memperhatikan penentuan materi, target kelompok, metode, media, dan evaluasi keberhasilan.
Dalam forum yang sama, Kepala Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Pelita Harapan, Dhama Gustiar Baskoro, menegaskan bahwa literasi informasi adalah strategi penting untuk meningkatkan kredibilitas perpustakaan.
Pascaterbitnya Perpres 78 Tahun 2021, peran perpustakaan khusus telah bergeser dari fokus riset menjadi dukungan kebijakan dan layanan informasi publik.
Pustakawan Kementerian Kesehatan, Jeni Helen Chronika, juga memberikan testimoni nyata.
“Penguatan literasi informasi di Perpustakaan Kemenkes berdampak nyata. Angka kunjungan meningkat, koleksi lebih banyak dimanfaatkan, jenis layanan bertambah, dan perpustakaan terlibat dalam kegiatan strategis organisasi,” jelasnya.
“Penguatan literasi informasi terbukti meningkatkan mutu layanan perpustakaan. Pustakawan kini bukan hanya pengelola koleksi, tetapi juga fasilitator informasi dan dukungan kebijakan. Pelatihan berkelanjutan menjadi kunci transformasi perpustakaan menjadi pusat pengetahuan strategis,” pungkasnya.
